SERANG, -- detikrakyat.com - Anggaran Publikasi untuk media online di DPRD Banten tahun anggaran 2025, diduga terjadi kemahalan/ Markup harga. Pasalnya, dari pagu senilai Rp1,2 jt per tayang, hanya dibayarkan senilai Rp 500 ribu rupiah.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Banten, Deden Apriandhi mengatakan, untuk pembayaran iklan dapat ditanyakan langsung kepada pihak ke tiga selaku penyedia jasa. Namun terkait untuk jumlah tayang, ia mengaku tidak mengetahui secara detail, sehingga dapat dikonfirmasi kepada bagian humas.
"Tanya nya ke pihak ketiga. Keluhan ini akan kami jadikan bahan evaluasi. Bisa tanya ke humas," ujarnya melalui pesan WhatsApp, Senin (10/03/2025).
Menanggapi hal itu, Abdul Kabir Albantani Ketua PPWI Banten menyayangkan pihak penyedia jasa yang menyunat anggaran hingga 50 persen lebih pembayaran dari pagu. Lebih jauh Iya juga menyayangkan ketidakmampuan pihak penyedia dalam melakukan pembayaran iklan.
"Harga nya terlalu murah. Dari nilai 1,2 juta per tayang, hanya dibayarkan Rp500 ribu, hilangnya 50 persen lebih. Ditambah tidak mampu menanggulangi pembayaran terlebih dahulu. Kalau nunggu pencairan, ngapain pakai pihak ketiga. Langsung saja antara pihak media dengan Setwan. Jadi tidak ada pihak yang diuntungkan secara pribadi dari anggaran negara," ungkapnya.
Untuk itu, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia DPD Banten Abdul Kabir Albantani mengaku akan segera melayangkan surat somasi dan klarifikasi kepada Sekretariat DPRD Banten untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak ke tiga penyedia biro jasa iklan, termasuk mengusut dugaan korupsi.
"Kalau keuntungan penyedia jasa sampai 50 persen lebih, ini jelas ada indikasi dugaan korupsi, sehingga patut dievaluasi dan diselidiki. Kami secepatnya akan layangkan surat ke Setwan Banten," tegasnya. (Red)
