Serang, detikrakyat.com – Sejumlah masyarakat Desa Pangawinan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten. Telah mendatangi Polda Banten guna memastikan isu terkait bebasnya Kepala Desa Pangawinan dari tahanan Polda Banten. Minggu 01/12/2024
Diketahui sebelumnya kepala desa pangawinan ditahan atas dugaan terlibatnya praktik pungutan liar (pungli) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kepala Desa Pangawinan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 November 2024 atas dugaan pungli. Menurut informasi dari sumber. pungutan liar tersebut berkisar Rp1 juta per bidang tanah, dengan melibatkan sekretaris desa dan LPM desa. Praktik ini warga masyarakat merasa di rugikan, selain itu merasa tertekan karena diperlakukan seperti memiliki hutang.
Sementara Masyarakat yang mendatangi Polda Banten pada Minggu, 1 Desember 2024, sempat menghadap ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk meminta klarifikasi terkait isu pembebasan kepala desa. Namun, pihak kepolisian membantah isu tersebut dan mengantar perwakilan masyarakat untuk memastikan langsung di ruang tahanan. Setelah dicek, kepala desa tersebut masih berada dalam tahanan.
Perwakilan masyarakat mengungkapkan kecurigaan bahwa sebelumnya sekretaris desa sempat mengumpulkan warga untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak ada pungutan dalam program PTSL. Namun, masyarakat menegaskan bahwa pungli tersebut memang terjadi, dan mereka diminta membayar dengan paksaan.
Masyarakat Desa Pangawinan meminta aparat penegak hukum (APH) untuk menangani kasus ini dengan tegas sesuai peraturan yang berlaku. Mereka menegaskan tidak ada alasan untuk membebaskan kepala desa yang sudah menjadi tersangka sejak 6 November 2024. Pihak kepolisian juga menyatakan bahwa masa penahanan tersangka diperpanjang selama 40 hari untuk pengembangan penyelidikan.
"Kasus ini harus diusut tuntas agar menjadi pelajaran bagi oknum lain, dan praktik pungli seperti ini tidak terulang lagi," ujar Angga, salah satu perwakilan dari lembaga yang mendampingi masyarakat.
Masyarakat berharap agar hukum ditegakkan secara adil demi kepentingan bersama. (Red)
