SERANG, -- detikrakyat.com, Pemberitaan terkait proyek pekerjaan galian kabel merah di Desa Mekar Baru, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten yang diduga dibekingi oleh oknum, dan berdasarkan hasil investigasi serta penelusuran wartawan dari berbagai sumber, ternyata pekerjaannya tersebut tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP). Menuai sorotan tajam Persatuan Pewarta Warga Indonesia PPWI DPD Provinsi Banten. Jum’at 22 November 2024.
Ditemui dikantornya, ketika dimintai tanggapannya terkait persoalan tersebut. Ketua PPWI DPD Provinsi Banten Abdul Kabir Albantani mengatakan. Undang-undang yang mengatur tentang pemasangan instalasi listrik, termasuk kabel tegangan tinggi, adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
“Selain itu, ada juga peraturan lain yang berkaitan dengan pemasangan kabel listrik, seperti, Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang mengatur jarak aman antara kabel listrik, yaitu minimal 20 cm PUIL 2011 (SNI 0225:2011) yang menjadi acuan baru untuk pemasangan instalasi listrik. Ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan kabel listrik, di antaranya, pemasangan kabel listrik harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan telah bersertifikat. Kabel listrik bawah tanah harus dipasang di pipa atau palung terbuka. Palung kabel biasanya terbuat dari aspal, keramik, atau besi cor. Setelah kabel dipasang, palung diisi dengan campuran aspal. Kabel listrik bawah tanah bisa berbahaya karena sering terlihat seperti pipa dan sulit diketahui apakah beraliran listrik. Apabila pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan diatas, sudah bisa dipastikan kalau pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan SOP,” ujar Ketua DPD PPWI Provinsi Banten.
Diketahui pekerjaan galian kabel tersebut tidak menggunakan pasir urug, serta kedalaman patut diduga tidak sesuai. selain itu para pekerjanya pun tidak memakai atau mengabaikan kelengkapan keselamatan kerja K3, rambu-rambu pengaman jalan di abaikan patut diduga kuat bahwa proyek penggalian kabel tersebut melalaikan aturan, sehingga menjadi sorotan banyak pihak.
Selain itu, menurut pengakuan warga, galian kabel di desa mekar baru sangatlah mengganggu masyarakat dan pengguna jalan lainnya, karena tidak dilengkapi dengan rambu dan alat pengaman jalan yang memadai.
"Kami hawatir dengan galian kabel itu kalu hujan becek, pekerjaannya pun tidak menggunakan pasir dan batu, bagaimana nanti kalau ada kendaraan yang parkir ambles siapa yang tanggung jawab," ucapnya
Masih menurut penuturan warga sekitar, galian kabel di Desa Mekar Baru diduga ada yang membekingi, bahkan jurnalis yang ingin mencari informasi terkesan di halang – halangi dan tidak diberikan akses.
Menurut Abdul Kabir Albantani, bila benar itu terjadi, sesuai aturan, mengusir wartawan saat melaksanakan tugas jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yakni pasal Pasal 18 ayat (1) UU Pers di mana menghalangi wartawan melaksanakan tugas jurnalistik dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta,” pungkas Abdul Kabir.
(Red)
